Dukcapil Banyumas Dorong Sinergi Lintas Sektor di Sumpiuh Tertib Administrasi Kependudukan

Senin, 13 April 2026 Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas menggelar rapat sinergitas dan kolaborasi di Kecamatan Sumpiuh.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Puskesmas, Kantor Urusan Agama (KUA), Korwilcam, para Kepala Desa, PKK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung tertib administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Sumpiuh.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan sosialisasi terkait pelayanan administrasi kependudukan, khususnya mengenai permasalahan pernikahan yang masih banyak ditemui belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kendala di kemudian hari, terutama dalam proses penerbitan akta kelahiran anak serta dokumen identitas kependudukan lainnya.

Melalui forum ini, Dindukcapil Kabupaten Banyumas menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kelurahan serta instansi terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang sah dan lengkap. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan solusi secara bersama-sama.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih aktif dalam mengurus dokumen kependudukan, baik melalui pelayanan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, maupun langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Hal ini penting agar tidak terjadi keterlambatan administrasi yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya bagi anak-anak.

Ditekankan pula bahwa keengganan dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dapat berdampak serius, seperti tidak terdaftarnya anak dalam sistem kependudukan, yang pada akhirnya menghambat akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan kesehatan seperti BPJS dan layanan sosial lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan sebagai dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik.