Penerbitan Akta Pengangkatan Anak

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

1.      Salinan penetapan pengadilan

2.      Kutipan akta kelahiran anak

3.      KK Orang tua angkat

4.      KTP-el

5.      Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan pencatatan pengangkatan anak di wilayah NKRI;

2.      Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengangkatan anak di wilayah NKRI;

3.      Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan, mencetak catatan pinggir pada register akta kelahiran serta kutipan akta kelahiran;

4.      Sub Koordinator melakukan verifikasi membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

5.      Kabid melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf pada catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

6.      Kadis membubuhkan tanda tangan pada catatan pinggir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

7.      Bagian pengambilan menyerahkan kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir kepada pemohon.

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

3 Hari

4.

Biaya Tarif

Tidak  dipungut biaya (gratis)

5.

Produk Pelayanan

Catatan pinggir register akta kelahiran & kutipan akta kelahiran.

6.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

a.  Kotak saran / pengaduan

b. Telepon            : 0281-621612

c.  WA Pengaduan : 083833152943

d. Email                 : dindukcapibms@gmail.com

e.  Lapak Aduan Banyumas 0811-262-6116

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait.

NO

KOMPONEN

URAIAN

7.

Dasar Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan  Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

4.      Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

7.      Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

9.      Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10.  Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

8.

Sarana, Prasarana, dan Utilitas

Meja, kursi, Seperangkat Komputer, Printer, Jaringan Internet, SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), Kertas HVS Putih ukuran A4 80 gram

9.

Kompetensi Pelaksana

1.      Operator SIAK  pengangkatan anak.

2.      Menguasai pengoperasian komputer

3.      Berorientasi pada pelayanan

4.      Bisa bekerja dalam tim

10.

Pengawasan Internal

1.      Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil

2.      Sub Koordinator perkawinan,perceraian & perubahan status anak & kewarganegaraan

3.      Administrator dan Database (ADB)

11.

Jumlah Pelaksana

2 ( dua) Orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.      Penggunaan TTE Sertifikasi Nasional

2.      Pelayanan bebas KKN dan Pungli

1.      Menjaga kerahasiaan data sesuai perundang-undangan

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Per bulan