Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing(SKTT)

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

1.    Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);

2.    Dokumen Perjalanan/Paspor;

CATATAN  :

Dalam hal menumpang KK, menyewa rumah, kontrak ataupun kost, maka dilampiri surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.      Penduduk menyerahkan formulir F1.01 serta persyaratan lain yang mengatur mengenai penerbitan SKTT;

2.      Verifikator melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir serta persyaratan penerbitan SKTT;

3.      Apabila persyaratan lengkap, petugas menerima berkas pengajuan  kemudian menyerahkan bukti pengambilan kepada pemohon  dan menyerahkan berkas permohonan kepada operator;

4.      Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

5.      Subkoordinator melakukan verifikasi dan melakukan pengajuan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE);

6.      Kepala Bidang melakukan validasi terhadap pengajuan sertifikasi pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen SKTT;

7.      Kepala Dinas melakukan pengajuan persetujuan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada BSRE;

8.      Kepala dinas memberikan catatan kaki (jika ada) dan pengajuan tanda tangan (BSSN) untuk dokumen yang benar;

9.      Operator mencetak SKTT;

10.  Bagian pengambilan menyerahkan SKTT kepada pemohon;

DOKUMEN LAIN

Dalam hal biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan biodatanya.

3.

Jangka Waktu Penyelesaian

3 (tiga) hari

4.

Biaya Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

5.

Produk Pelayanan

SKTT

6.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan petugas terkait.

NO

KOMPONEN

URAIAN

7.

Dasar Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik;

3.      Peraturan  Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

4.      Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

6.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

7.      Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

9.      Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10.  Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas.

8.

Sarana, Prasarana, dan Utilitas

Meja, kursi, seperangkat komputer, printer, jaringan internet, SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), kertas HVS putih ukuran A4 80 gram

9.

Kompetensi Pelaksana

1.      Operator SIAK surat keterangan pindah WNI, Surat kedatangan WNI, surat keterangan pindah keluar negeri, surat  keterangan pindah OA, Biodata WNI dan Biodata OA, SKTT, cetak KTP-EL dan KIA;

2.      Menguasai pengoperasian komputer.

3.      Berorientasi pada pelayanan, Komunikatif dan mampu bekerja dalam tim

10.

Pengawasan Internal

1.      Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.      Subkoordinator Pindah Datang & Pendataan Penduduk

3.      Administrator Database (ADB)

11.

Jumlah Pelaksana

5 ( lima) Orang

12.

Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan peraturan perundangan yang berlaku.

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.      Penggunaan TTE Sertifikasi Nasional;

2.      Pelayanan bebas KKN dan Pungli;

3.      Menjaga kerahasiaan data sesuai perundang-undangan.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Per bulan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUMAS

Drs. HIRAWAN DANAN PUTRA, M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19730422 199203 1 002